Monday, March 11, 1991

DUBES HALLOUM: PLO ADALAH SATU-SATUNYA WAKIL RAKYAT PALESTINA

    Jakarta, 11/3/1991 (ANTARA) - Dubes PLO di Jakarta, Ribhi Halloum menyatakan , tidak akan ada seorangpun rakyat Palestina yang mau menerima penyingkiran atau penggantian PLO dalam usaha penyelesaian konflik Arab-Israel.
        Dalam wawancara dengan ANTARA, Senin, Dubes Ribhi Halloum alias Abu Firas menegaskan , PLO adalah satu-satunya wakil rakyat Palestina yang sah dan hal ini telah diakui oleh berbagai badan internasional termasuk oleh Liga Arab dan PBB.

Saturday, March 9, 1991

DUBES PALESTINA SESALKAN PERNYATAAN KISSINGER DI JAKARTA

    Jakarta, 9/3/1991 (ANTARA) - Dubes Palestina untuk Indonesia Ribhi Halloum, dalam suatu pernyataannya yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu, menolak pernyataan Henry Kissinger yang berpendapat bahwa rakyat Palestina tidak perlu diwakili dalam usaha mencari penyelesaian masalah Timur Tengah.
    Henry Kissinger, mantan Menlu AS, dalam wawancara yang disiarkan RCTI dan diterbitkan harian The Jakarta Post, Jumat (8/3), mengatakan bahwa Arab Saudi, Mesir, Suria dan Yordania mesti mewakili rakyat Palestina dalam berbagai perundingan mengenai masalah Timur Tengah.
      Kissinger juga menyerukan agar rakyat Arab berhenti bersembunyi di balik PLO.
     Menurut Dubes Halloum alias Abu Firas, sebenarnya Kissinger sendiri-lah yang berusaha menyembunyikan rasa tidak senangnya kepada Arab pada umumnya serta Palestina khususnya, di balik kata-katanya, dan bukannya rakyat Arab yang bersembunyi di balik PLO.
      "Seharusnya Kissinger bersikap lebih pandai dengan membatasi pembicaraannya sesuai dengan misi kedatanganya kemari dan masalah bilateral AS dan Indonesia," kata Dubes.
      Ketika diwawancarai, Kissinger juga menolak untuk menggunakan kata "pendudukan" Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza, tapi ia hanya menyebutnya sebagai "aneksasi", demikian pernyataan Dubes Palestina.
      Abu Firas menegaskan bahwa PLO masih tetap sebagai satu-satunya wakil rakyat Palestina yang sah hingga kini, dan hal itu telah diakui di seluruh dunia termasuk oleh Gerakan Non-Blok, Organisasi Konperensi Islam (OKI) dan PBB.
      Tidak ada satu negara pun yang mempunyai hak untuk memerintah kepala negara Arab mana pun mengenai siapa yang harus mereka calonkan sebagai wakil dalam Konperensi Perdamaian Arab-Israel, ujar Dubes Ribhi Halloum melalui pernyataannya tersebut.  (Tz/TN-01/DN-001/91-03-09-19:00/B)