Jakarta, 22/1/1994
(ANTARA) - Prof Dr Ing B.J. Habibie mengatakan, idealnya pengambilan
keputusan dalam alam demokrasi Pancasila melalui mekanisme musyawarah
dan mufakat, tapi tidak tertutup kemungkinan melalui "voting" bila tidak
bisa dihindari lagi.
Ketika dijumpai wartawan di Jakarta, Sabtu, Menristek yang juga Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu menyatakan skenario demokrasi Pancasila tidak anti mekanisme "voting".
Ketika dijumpai wartawan di Jakarta, Sabtu, Menristek yang juga Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu menyatakan skenario demokrasi Pancasila tidak anti mekanisme "voting".
Habibie menyampaikan pokok-pokok pikiran demokrasi Pancasila tersebut dalam acara penobatannya sebagai Tokoh Nasional 1993 oleh majalah Forum Keadilan, pekan lalu.
"Demokrasi di Indonesia lahir dari semangat kekeluargaan, bukan dari suasana konflik seperti demokrasi yang berkembang di Barat. Jadi dasarnya musyawarah mufakat," katanya saat itu.
Dalam kesempatan wawancara di kediamannya itu, Habibie menegaskan bahwa dirinya mengetahui secara persis keberadaan mekanisme "voting" dalam UUD 1945.
"'Masakan saya sebagai seorang pemimpin tidak mengetahui keberadaan 'voting' dalam tubuh UUD 1945" katanya.
Ceramah Habibie seusai penobatannya oleh majalah Forum Keadilan itu baru-baru ini mendapat komentar dari pihak tertentu yang menyatakan Habibie tidak memahami UUD 1945.
"Idealnya, dalam demokrasi Pancasila segala sesuatu diselesaikan secara musyawarah mufakat, tetapi 'kan kita memiliki keterbatasan waktu sehingga kadang-kadang dalam keadaan terpaksa harus melalui 'voting'," katanya menegaskan.
"Tapi bagaimana pun kita toh menghendaki yang paling ideal, yaitu melalui konsensus. Kalau memang bisa melalui cara kekeluargaan, kita hindari 'voting'," katanya lagi.
Ia kemudian mencontohkan bagaimana dalam Sidang Umum (SU) MPR lima dan sepuluh tahun lalu terjadi "voting" dan bahkan "walk out".
Kemudian pada SU MPR 1993 ternyata semuanya bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, katanya.
Ia juga memakai contoh "pintu darurat" dalam menyebut keberadaan mekanisme "voting" tersebut.
Pada akhir wawancara Habibie mengajak para wartawan mengelilingi rumah dan ruang kerjanya yang penuh dengan buku-buku.
"Ini pertama kalinya saya menerima wawancara dengan wartawan di rumah," kata Habibie, yang sore itu baru saja pulang dari PT PAL Surabaya. (T.PU17/PU14/RI4/YKT-003/RB1/22/01/94 20:13)
No comments:
Post a Comment