UNESCO IMBAU DUNIA NYATAKAN KEADAAN DARURAT DI BIDANG PENDIDIKAN

      New Delhi, 16/12/1993 (ANTARA) - Direktur Jenderal UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB) Federico Mayor di New Delhi, Kamis, mengimbau negara-negara yang turut serta dalam KTT Pendidikan untuk Semua (Education for All - EFA) untuk menyatakan keadaan darurat di bidang pendidikan paling tidak selama dasawarsa 1990-an.
        Mayor merasa pendidikan, yang bukan saja hak asasi manusia tapi juga suatu kebutuhan sosial, kurang diperhatikan di sejumlah negara. Karena itu, dalam pidatonya pada pembukaan KTT EFA, ia dengan sangat meminta agar masalah pendidikan dinyatakan dalam keadaan darurat selama tahun 1990-an atau hingga sasaran pendidikan dasar universal dapat dicapai dan angka buta huruf di kalangan orang dewasa dapat diturunkan secara drastis.

        "Langkah ini akan menjadi tanda komitmen kita untuk menempatkan EFA sebagai tujuan utama," ujar Federico Mayor pada KTT EFA yang diadakan untuk pertamakalinya dan diikuti oleh sembilan negara berpenduduk padat yaitu Indonesia, India, Bangladesh, Brazil, Mesir, Meksiko, Cina, Nigeria dan Pakistan.
        Jumlah penduduk kesembilan negara tersebut lebih dari separuh penduduk dunia, sementara lebih dari 75 persen orang dewasa yang buta huruf berada di negara-negara itu, jelasnya pada KTT yang dibuka resmi oleh Presiden India Doktor Shankar Dayal Sharma dan dihadiri antara lain oleh Presiden Indonesia Soeharto.
        Presiden Soeharto merupakan satu-satunya kepala negara yang hadir pada KTT ini, sementara negara-negara lainnya diwakili oleh pejabat tingkat menteri.

        Ketika menyinggung persamaan antara pria dan wanita dalam mengenyam kesempatan pendidikan, yang menjadi salah satu topik utama dalam KTT ini, Dirjen UNESCO tersebut memuji Indonesia karena berhasil menangani masalah itu dengan lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

        "Saya yakin, Indonesia, yang di bawah kepemimpinan bijaksana Presiden Soeharto telah mencapai persamaan jenis (gender) pada tingkat pendidikan dasar dengan sangat baik, pasti bersedia membagi pengalamannya dengan negara-negara lainnya setelah KTT ini," katanya.

        Pendidikan bagi wanita, menurutnya, tidak saja penting untuk menurunkan angka buta huruf tapi juga angka pertumbuhan penduduk dan angka kematian bayi.

        Ia juga mengimbau negara maju untuk bekerjasama dalam mencapai sasaran EFA. Ancaman keamanan dunia telah berubah, karena itu negara maju mesti memberi dorongan politis untuk mewujudkan tujuan itu, ujarnya.

        Konvensi HAM

        Sementara itu Direktur Eksekutif UNICEF (Dana PBB untuk Anak-anak) James Grant dalam pidatonya mengatakan bahwa pada tahun 1995 Konvensi Hak Anak yang diterima oleh Sidang Umum PBB tahun 1989 dan dilancarkan tahun 1990, akan menjadi konvensi hak asasi manusia yang pertama diratifikasi secara universal.

        Hal itu membuktikan hubungan tak terpisahkan antara masa depan suatu bangsa dan kesejahteraan anak-anak dan juga menandai dimulainya suatu revolusi dalam pembangunan sumber daya manusia, ujar Grant.

        Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda pendidikan dasar bagi semua anak di dunia yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2000.

        Sementara Direktur Eksekutif UNFPA (Dana Kependudukan PBB) mengingatkan pentingnya kesempatan yang sama bagi pria dan wanita untuk dapat mengenyam pendidikan.

        Pendidikan, menurutnya, juga dapat berperan dalam mencapai persamaan jenis tersebut, khususnya dengan menyampaikan pesan-pesan kepada anak lelaki tentang nilai-nilai dan sikap positif terhadap persamaan jenis.

        Untuk itu, ia menekankan pentingnya komitmen dan kepemimpinan pada tingkat teratas bagi keberhasilan program pendidikan umumnya dan persamaan antara lelaki dan wanita di bidang pendidikan khususnya.

        KTT sehari yang didahului dengan pertemuan tingkat pejabat senior dan menteri selama tiga hari tersebut, disponsori oleh UNESCO, UNICEF dan UNFPA. (FAC-U/RI4/SU05/LN07/9:42PM 12/16/93/RE3)