GORBACHEV: AKSI MILITER MELAWAN IRAK MERUPAKAN PUKULAN BAGI DEMOKRASI

     Kyoto, 22/3/2003 (ANTARA) - Mikhail Gorbachev, mantan presiden Uni Soviet, pada pembukaan pertemuan tingkat Menteri Forum Air Sedunia ke-3 di Kyoto, Sabtu, menegaskan bahwa serangan AS ke Irak merupakan pukulan bagi demokrasi dan bagi segala prinsip dan resolusi PBB. 

        "Kita harus menuntut dihentikan dengan segera cara-cara yang menggunakan aksi militer seperti itu," kata Gorbachev yang kini menjadi presiden Green Cross Internasional (Palang Hijau Internasional).

      Aksi militer melawan Irak akan merusak hubungan antara Amerika Serikat dan mitra-mitranya yang sebelumnya bersimpati dan mendukung AS setelah tragedi 11 September di New York, tambahnya.
        Dunia kini sedang mengalami perubahan, bukan menjadi lebih baik tapi menjadi lebih buruk, katanya ketika memulai sambutan pembukaan. Ia menyarankan agar segera dikembangkan mekanisme pendanaan yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan menyangkut suplai air, terutama untuk membantu negara-negara yang tidak punya cukup dana.

        UNESCO (Organisasi PBB untuk Pendidikan, Iptek dan Kebudayaan) dan Green Cross di Shiga, Jum'at, mencanangkan berdirinya Badan Kerjasama Air yang dapat membantu memfasilitasi dan menengahi jika terjadi potensi konflik menyangkut air atau sungai antar negara.

        Gorbachev bersama UNESCO dan sejumlah organisasi lain, aktif memimpin sidang tentang "Air dan Perdamaian" yang merupakan salah satu tema utama Forum, yang diselenggarakan di Kyoto, Osaka dan Shiga, Jepang, 16-23 Maret 2003.

        Pertemuan tingkat menteri yang berlangsung dua hari (22-23 Maret 2003) dan diikuti 179 negara itu akan membahas lima topik, yaitu: air bersih dan sanitasi; air bagi pangan dan pembangunan pendesaan; pencegahan pencemaran air dan konservasi ekosistem; penanggulangan bencana alam dan manajemen resiko; dan pengelolaan sumber daya air dan manfaat berbagi air.

        Menteri Pemukiman, Prasarana dan Wilayah (Menkimpraswil) Indonesia, Dr. Ir. Soenarno dijadwalkan mempresentasikan makalah mengenai topik ke-4, yaitu penanggulangan bencana alam dan manajemen resiko, di Kyoto, Sabtu siang.

        Dalam Forum yang diselenggarakan Dewan Air Dunia (WWC) dan Pemerintah Jepang ini, Indonesia diwakili antara lain sejumlah pejabat pemerintah termasuk Menkimpraswil Soenarno, Menteri Pertanian Bungaran Saragih dan Dirjen Sumber Daya Air Roestam Sjarief, serta aktivis LSM seperti WALHI, INFID, INFOG dan Serikat Pekerja PAM Jaya.

        Upacara pembukaan yang dipimpin oleh Menteri urusan Tanah, Prasarana dan Transportasi Jepang Chikage Oogi, ditandai juga dengan peringatan Hari Air Sedunia, yang dicanangkan setiap 22 Maret.

        Akses Air Bersih

        Direktur Eksekutif UNEP (Program Lingkungan Hidup PBB) Dr. Klaus Toepfer, mewakili Sekretaris Jenderal PBB, mengingatkan arti penting air bagi makhluk hidup, dalam pidatonya untuk peringatan Hari Air Sedunia. "Air merupakan sumber kehidupan. Bagi banyak umat beragama, air bukan hanya untuk membersihkan kulit, tapi juga membersihkan hati", katanya.

        Sekitar dua miliar orang, kebanyakan penduduk miskin, tidak mempunyai akses mendapatkan air bersih dan sanitasi yang memadai, dan dua juta anak-anak meninggal setiap tahun karena penyakit yang disebabkan air kotor.

        "PBB telah mencanangkan tahun 2003 sebagai Tahun Air Tawar Internasional. Sekarang giliran kita untuk bekerja keras dan memastikan agar visi dan janji bisa diterjemahkan dalam aksi sehingga tercapai target untuk menyediakan air bersih bagi semua orang pada tahun 2025," tegas Toepfer.

        Pembicara lain dalam upacara pembukaan pertemuan tingkat menteri itu antara lain Menteri Sumber Daya Air China Shuchen Wang, Menteri Ekologi dan Pembangunan Berkelanjuan Perancis Roeseline Bachelot-Narquin, Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura, dan mantan ketua IMF Michel Camdessus.

        Grace Coelho, presiden Pusat Studi dan Pembangunan Pedesaan, dalam paparannya mewakili LSM dalam Forum ini, menegaskan bahwa air harus tetap dipandang sebagai komoditi sosial dan merupakan hak asasi manusia mendapat air secara cukup.

        Para LSM juga menolak Laporan Camdessus yang menurut mereka tidak berpihak pada penduduk miskin, serta minta agar masalah suplai air tidak dimasukkan dalam aturan WTO (World Trade Organization) karena hal itu akan mendorong monopoli sektor swasta dalam pelayanan suplai air.

        LSM juga mengingatkan agar digunakan teknologi murah dalam proyek-proyek penyediaan air agar terjangkau penduduk miskin. (T/F001/P005) 22/03/:3 15:37